Indoterbaru : Beragam Berita Terbaru

Situasi politik di Indonesia saat ini tengah mengalami perubahan signifikan seiring berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan terpilihnya pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2024–2029. Kemenangan pasangan ini membuka babak baru dalam lanskap politik nasional, dengan berbagai spekulasi mengenai komposisi kabinet, arah kebijakan baru, dan dinamika koalisi di parlemen.

1. Konsolidasi Politik Pasca Pemilu 2024
Setelah KPU menetapkan hasil Pemilu 2024, sejumlah partai politik mulai menjalin komunikasi untuk memperkuat posisi mereka di pemerintahan mendatang. Partai Gerindra sebagai pemenang bersama partai koalisi seperti Golkar, PAN, dan Demokrat kini menjadi sorotan utama dalam pembentukan pemerintahan. Sementara itu, PDI Perjuangan yang sebelumnya dominan kini bersiap menjadi oposisi kuat di parlemen.

2. Isu Pembentukan Kabinet Baru
Publik kini menunggu pengumuman susunan kabinet yang akan mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Banyak pihak menyoroti kemungkinan masuknya tokoh-tokoh muda dan profesional dalam kabinet, termasuk peluang Gibran sebagai Wakil Presiden untuk memegang peran lebih besar. Spekulasi juga berkembang tentang apakah akan ada perampingan kementerian atau perubahan struktur kelembagaan.

3. Tantangan Politik di Parlemen
Di DPR, dinamika antarfraksi diperkirakan akan lebih kompetitif. PDI Perjuangan yang kini berada di luar pemerintahan berpotensi memainkan peran sebagai pengkritik kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal program lanjutan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan reformasi pendidikan. Namun, soliditas partai-partai koalisi pemerintah juga tidak luput dari perhatian, mengingat masing-masing memiliki kepentingan tersendiri.

4. Arah Kebijakan Prabowo-Gibran
Masyarakat kini menanti langkah konkret Prabowo-Gibran dalam menunaikan janji kampanye seperti peningkatan anggaran pertahanan, pemberdayaan UMKM, hingga reformasi di sektor pangan dan energi. Banyak yang berharap kebijakan mereka mampu menjawab tantangan pasca-pandemi dan menstabilkan ekonomi dalam negeri di tengah gejolak global.

5. Isu Dinasti Politik dan Etika Demokrasi
Salah satu isu hangat yang masih dibicarakan adalah soal dinasti politik, terutama karena Gibran merupakan anak Presiden Joko Widodo. Meski Mahkamah rajazeus resmi Konstitusi telah memutuskan keabsahan pencalonannya, sebagian masyarakat sipil dan akademisi tetap mengkritisi proses tersebut. Hal ini menjadi refleksi penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum.

6. Respons Publik dan Media Sosial
Diskursus politik di media sosial semakin dinamis, dengan berbagai opini, kritik, dan dukungan terhadap pemerintahan baru. Kalangan muda, khususnya Gen Z dan milenial, mulai menunjukkan minat lebih besar dalam isu-isu politik, terutama yang berkaitan dengan transparansi, lingkungan hidup, dan kesetaraan sosial. Hal ini memberi sinyal bahwa partisipasi politik digital akan terus meningkat.

7. Menatap Arah Demokrasi Lima Tahun ke Depan
Dengan pemerintahan baru yang akan segera dilantik, Indonesia berada pada titik penting untuk menentukan arah demokrasi ke depan. Apakah Prabowo-Gibran mampu membawa stabilitas politik, ekonomi, dan sosial akan sangat bergantung pada kepiawaian mereka membangun kolaborasi dengan semua pihak. Rakyat kini menanti bukan hanya janji, tetapi juga eksekusi nyata demi kemajuan bangsa.

Baca Juga: Update Pemerintahan Era Prabowo: Fokus Ekonomi, Pertahanan, dan Kesejahteraan Rakyat

Memasuki awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan arah kebijakan yang menjadi fokus utama pemerintahannya. Dalam beberapa bulan pertama, Prabowo telah menetapkan prioritas nasional yang mencakup penguatan sektor pertahanan, percepatan pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan pengamat politik.

Salah satu program yang langsung menjadi sorotan adalah penguatan pertahanan nasional, yang merupakan latar belakang utama Prabowo sebagai mantan Menteri Pertahanan. Pemerintah berkomitmen untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), peningkatan kualitas personel TNI, serta memperluas kerja sama strategis dengan negara mitra. Prabowo juga menekankan pentingnya kemandirian industri pertahanan dalam negeri sebagai bagian dari visi besar menjaga kedaulatan.

Di bidang ekonomi, pemerintahan Prabowo menggencarkan program hilirisasi industri dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah dari sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan, energi, dan pertanian. Selain itu, Prabowo menginstruksikan percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan guna mendukung distribusi hasil produksi dan mendorong pemerataan ekonomi ke luar Jawa.

Untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah meluncurkan program bantuan sosial terintegrasi dan reformasi sektor pendidikan serta kesehatan. Salah satu inisiatif yang sedang berjalan adalah peningkatan insentif guru dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, serta perluasan jangkauan layanan kesehatan gratis berbasis digital. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Dalam ranah diplomasi, Prabowo memperkuat posisi Indonesia dengan mengedepankan pendekatan aktif dan berimbang dalam politik luar negeri. Indonesia berupaya menjadi jembatan raja zeus kerja sama antara negara maju dan berkembang, terutama dalam isu-isu strategis seperti transisi energi, perubahan iklim, dan stabilitas kawasan Asia-Pasifik. Langkah ini mendapat respons positif dari berbagai negara mitra.

Dengan arah kebijakan yang tegas dan fokus pada pembangunan berkelanjutan, era pemerintahan Prabowo memasuki babak baru yang penuh tantangan sekaligus harapan. Pemerintah terus membuka ruang partisipasi publik dan transparansi dalam pelaksanaan program-program strategisnya. Masyarakat pun menanti bagaimana implementasi visi besar ini akan membawa perubahan nyata bagi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Baca Juga: Pertamina Antisipasi Pasokan BBM di Bengkulu dari 3 Terminal

Lagi, masalah dikira pungutan liar dengan sebutan lain pungli jadi sorotan di tempat sosial. Kali ini, praktik tidak terpuji yang udah jadi masalah menahun di sektor pariwisata itu dilaporkan menimpa rombongan bus yang mengaku hendak makan di salah satu restoran di Bandung, Jawa Barat.

Konten berikut diunggah pertama kali oleh akun TikTok @muffinpoppin, yang diprivat. Namun, rekaman dikira pungli yang dialaminya terlanjur diunggah ulang banyak akun lintas tempat sosial, bus yang mereka tumpangi “tiba-tiba dicegat.” “Ditawari ‘pengawalan,'” tulisnya. “Sudah kita tolak secara halus, tetapi senantiasa ‘dikawal’ serupa mereka.”

Di klip, keluar sebuah motor yang ditumpangi dua orang yang menawarkan “pengawalan” tersebut. “Sampai lokasi, kita tanya, ‘Berapa?’ Mereka bilang, ‘Seikhlasnya saja.’ Pas kita tawarin (Rp)50 ribu, mereka bilang gini,” imbuhnya, merujuk terhadap rekaman suara bahwa orang berikut menampik dengan menyebut bahwa dia tidak sendiri di dalam “mengawal.”

Si pemilik akun itu melanjutkan bahwa mereka tidak “dikasih jalan” kala hendak pulang, gara-gara belum membayar. “Akhirnya kita coba kasih (Rp50 ribu),” ungkapnya. “Disampering dong dia nggak mau (Rp)50 ribu. Akhirnya kita kasih (Rp)100 ribu, Alhamdulillah dikasih jalan.”

Di kolom komentar, warganet dibikin tidak habis pikir dengan aksi dua orang tersebut. “Malu-maluin,” kata salah satu pengguna X, kala tersedia juga yang menyalahkan bus rombongan. “Jalan bojong koneng jalur kecil masuk bus segede gitu buat sibuk warlok. Kalo tersedia bus itu buat macetnya ke mana-mana,” menurut dia.

Tanggapan Warganet

Ada juga pengguna yang mengaku mengalami pengalaman serupa, tetapi di area berbeda. “Waktu sebagian th. lalu ke Gunung Pancar naik bus juga begini dicegat ditawarin begini tetapi kita nolak malah orangnya marah-marah,” kata seorang pengguna.

“Jawa Barat ulang nih pungli,” sahut yang lain yang sepertinya capek mendapati masalah serupa udah dilaporkan ulang dan ulang berasal dari wilayah tersebut. “Busnya sesungguhnya salah juga masuk jalur kecil ya meskipun itu dibilangnya bus kecil tetep aja. Cuma kayaknya lancar-lancar aja ya selama jalur kala itu,” timpal warganet lain.

“Oknum buat resah kayak gini. Mau sampe kapan sih gak ditindak tegas?” desak seorang pengguna. “Pembiaran-pembiaran kecil kayak gini yang buat ni negara berantakan. Pungli, parkir liar, premanisme, motor lawan arus/naek trotoar. Klo penegakan hukumnya benar, tentu ilang kok yang kayak gitu. Tau kan masalahnya di mana. Kasus kecil aja dibiarin gimana yg gede-gede 😉😉,” timpal yang lain.

Kasus Dugaan Pungli Lainnya

Sebelumnya, dugaan pungli dilaporkan berasal dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut unggahan Instagram @ibukotabaru, baru-baru ini, seorang pengunjung yang hendak ke IKN dikira mengalami pungli. Di video viral yang diunggah terhadap Senin, 3 Februari 2025, pengunjung berikut mengaku diminta bayar pungli oleh seorang tukang parkir.

Awalnya, pengunjung berikut udah berada di parkiran utama, tetapi gara-gara penuh, ia diarahkan petugas ke parkiran lain yang berada di atas. Setelah sampai, mereka yang menaiki mobil ini disambut seorang tukang parkir berbaju oranye dan menanyakan apakah mau parkir. Mereka pun mengiyakan.

Tukang parkir itu menunjuk area parkir yang mampu diisi dan menawarkan jasa pengawalan ke area inti IKN sebesar Rp250 ribu. Pengemudi mobil yang merupakan seorang perempuan itu mengupayakan menawar.

“Kami tawar Rp200 (ribu) boleh enggak. Dia segera emosi katanya di sini bukan menjual cabe. Kita selanjutnya mahjong ways putuskan untuk parkir saja gara-gara sayang toh kita mampu naik bus gratis dan jalur juga tidak lama di IKN-nya,” ucapnya.

Keluhan Pungli di Bandara Soekarno Hatta

Di masalah berbeda, warganet Indonesia mengapresiasi tanggapan “responsif” Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok atau Kedubes China berkenaan keluhan dugaan pungli di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Menurut mereka, ini mampu jadi babak baru pengenyahan pungli di di dalam negeri.

Beberapa di antaranya mengaku frustrasi gara-gara laporan pungli, juga di destinasi wisata, cuma ramai kala viral, tetapi nyatanya tetap jadi praktik tidak terpuji yang tetap berulang. Warganet juga menyoroti respons Kementerian Imigrasi sesudah disurati Kedubes China berkenaan dugaan pungli.

Dilaporkan bahwa Kedubes China di Indonesia bersurat terhadap Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika berkenaan masalah dugaan pungli.

Pada surat tertanggal 21 Januari 2025, sejumlah warga negara China disebut jadi korban pemerasan petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, atau di dalam surat itu disebut Bandara Internasional Jakarta. Menanggapi surat itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) Agus Andrianto memastikan, laporan udah ditindaklanjuti dan diproses secara internal.

“Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kita tarik seluruh yang tersedia di data berasal dari penugasan di Soekarno-Hatta (Soetta). Kami rubah dan kala ini mereka tengah di dalam sistem kontrol internal,” kata Agus melalui pesan tertulis, Sabtu, 1 Februari 2025.

Kedubes China memberikan bahwa pihaknya udah melaporkan sebanyak 44 masalah pemerasan di bandara Indonesia selama 2024. Menurut informasi kedutaan, itu cuma sebagian kecil berasal dari banyaknya masalah pemerasan gara-gara tetap banyak warga negaranya yang tidak mengajukan pengaduan gara-gara jadwal yang padat atau takut dapat tindakan balasan kala masuk ke negara tujuan.

Baca Juga : Danantara Jadi Kunci Indonesia Emas 2045